Radio Elshinta Semarang

Kasus dugaan keracunan es buah di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, terus bertambah. Hingga Kamis (15/10) pukul 04.00 WIB, tercatat 219 orang diduga menjadi korban, dengan 110 orang di antaranya mendapatkan perawatan di tiga rumah sakit. Bahkan, penjual es buah tersebut juga dilaporkan menjadi korban setelah mengonsumsi dagangannya sendiri. Sampel makanan dan muntahan korban telah diambil untuk pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab keracunan. Bagaimana mencermati kasus ini dan siapa yang harus bertanggung jawab jika terbukti ada kelalaian dalam keamanan pangan? Narasumber : Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Abdun Mufid.

Timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai 6,4 juta ton per tahun atau sekitar 17.500 ton per hari, dengan kenaikan 8 hingga 11 persen setiap tahunnya. Namun, sampah yang berhasil dikelola baru sekitar 26 persen, sementara praktik pembuangan terbuka atau open dumping masih ditemukan di sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA). Pemerintah pusat bahkan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada belasan TPA yang masih menerapkan sistem tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mendorong aglomerasi pengelolaan sampah antardaerah dan pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai bagian dari solusi. Namun, upaya ini juga membutuhkan pembenahan pengelolaan sampah dari hulu serta perhitungan biaya jangka panjang agar tidak membebani keuangan daerah. Sejauh mana progres pembenahan TPA yang terkena sanksi open dumping? Narasumber : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Dwi Haryanto.

Satpol PP Kota Semarang menyegel empat kamar di Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Kaligawe karena penghuninya menunggak pembayaran sewa selama lima hingga sembilan bulan. Penyegelan dilakukan setelah serangkaian pemanggilan dan peringatan sejak 11 September 2026. Dari semula 73 penghuni yang menunggak, sebagian besar telah melunasi kewajibannya hingga tersisa empat penghuni. Satpol PP menyebut langkah ini sebagai upaya penertiban sekaligus optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Bagaimana Satpol PP memastikan penertiban tunggakan sewa ini tetap mempertimbangkan kondisi penghuni yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi? Narasumber : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Marthen Dacosta.

Kasus dugaan keracunan es buah di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, terus bertambah. Hingga Kamis (15/10) pukul 04.00 WIB, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mencatat 219 orang diduga menjadi korban, dengan 110 orang di antaranya mendapatkan perawatan di RSUD Bukit Menoreh Salaman, RSUD Merah Putih, dan RSUD Muntilan. Sejumlah korban menjalani rawat inap, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Petugas Dinas Kesehatan telah mengambil sampel es buah dan muntahan korban untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebab keracunan. Sejauh mana hasil pemeriksaan terkini terhadap sampel es buah dan muntahan korban untuk memastikan penyebab keracunan massal ini? Apakah sudah ada indikasi awal mengenai sumber kontaminasi yang menyebabkan ratusan warga mengalami gejala keracunan? Narasumber : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, dr. Lies Pramudiyanti.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas upaya penanggulangan tuberkulosis atau TB hingga tingkat desa. Saat membuka Deklarasi Desa Siaga TB di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (13/10), Sekretaris Daerah Jateng Sumarno memaparkan bahwa hingga 9 Oktober 2026, baru 421 dari total 8.563 desa/kelurahan yang berstatus Desa Siaga TB. Penemuan kasus TB mencapai 68.617 kasus atau 65,08 persen, sedangkan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 23,31 persen dari target. Sumarno menegaskan penanggulangan TB membutuhkan sinergi seluruh pihak, disertai penguatan pencegahan dan deteksi dini. Apa kendala yang dihadapi dalam memperluas upaya pencegahan TB di Jawa Tengah? Sejauh mana Dinas Kesehatan Jateng memastikan skrining, deteksi dini, dan pengobatan berjalan optimal agar penularan TB dapat ditekan? Narasumber : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Jawa Tengah, dr. Heri Purnomo.

Pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berlangsung sangat cepat, kurang dari 24 jam. Komisi III DPR menggelar fit and proper test pada 1 Oktober dan langsung menyetujui Suyudi, sebelum kemudian dilantik Presiden di hari yang sama. Sementara pada 2021, proses Listyo Sigit dari uji kelayakan hingga pelantikan berlangsung sekitar tujuh hari. Padahal, mekanisme pengangkatan Kapolri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang terakhir diubah melalui UU Nomor 5 Tahun 2026, dengan DPR memiliki waktu hingga 20 hari untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Bagaimana seharusnya proses pergantian Kapolri dilakukan agar tetap cepat tetapi tidak mengurangi ruang bagi pengawasan DPR, Kompolnas, dan masyarakat? Narasumber : Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur.

Mahkamah Konstitusi mewajibkan makanan dan minuman kemasan yang mengandung gula, garam, dan lemak atau GGL untuk mencantumkan label warna dan simbol. Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIV /2026 ini merupakan perkara yang diajukan oleh Imamudin dan Andru Steven. MK juga menegaskan pemerintah pusat dan daerah harus mengatur serta mengawasi penerapannya. Selama ini, informasi kandungan GGL memang sudah tercantum di sejumlah kemasan, tetapi belum tentu mudah dibaca dan dipahami konsumen. Lantas, apa yang perlu dilakukan agar aturan ini bisa diterapkan secara jelas dan seragam, sehingga konsumen lebih mudah mengetahui kandungan produk sebelum membeli? Narasumber : Wakil Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Intan Nur Rahmawanti.

Komnas Perempuan mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membuka secara rinci dasar hukum serta penghitungan bebas bersyarat terpidana kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi. Komnas Perempuan menilai terdapat kejanggalan matematis karena Bechi dibebaskan setelah hanya menjalani masa tahanan sekitar tiga tahun satu bulan dari total vonis tujuh tahun penjara. Lembaga tersebut menilai penjelasan aparat bahwa terpidana telah memperoleh remisi belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik. Bagaimana penjelasannya? Apa yang menjadi dasar penilaian tersebut? Simak perbincangan Yuniar Kustanto bersama Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih

Wacana ambang batas parlemen dinaikan menjadi 5 persen, turut direspons partai-partai non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menolak ambang batas parlemen 5 persen yang sempat disepakati dalam pertemuan para ketua umum partai politik beberapa waktu lalu. Said Iqbal meminta agar ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 1 persen. GKSR juga mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 1 persen, agar tidak banyak suara yang terbuang. Bagaimana Partai Buruh melihat wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen? dan bagaimana kenaikan ambang batas parlemen bisa memengaruhi hak masyarakat yang telah menggunakan suaranya? Simak perbincangan Yuniar Kustanto bersama Wakil Presiden PB Partai Buruh, Agus Supriyadi S.H., M.H berikut ini!

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, setelah disidak oleh Ombudsman RI. Keputusan tersebut diambil sebagai tindak lanjut hasil sidak sekaligus untuk melakukan pemeriksaan guna memperoleh informasi secara komprehensif, terkait temuan minuman keras, tempat gym, foto-foto, hingga kulkas atau fasilitas "mewah" di lapas tersebut. Namun, barang-barang yang muncul saat disidak oleh Ombudsman, kemudian menghilang ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama jajaran melakukan sidak. Bagaimana Komisi XIII DPR RI melihat temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, mulai dari minuman keras hingga fasilitas yang dinilai mewah? Apakah ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pengelolaan lapas? Simak perbincangan Yuniar Kustanto bersama Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka berikut ini!

Cuaca panas masih berpotensi dirasakan warga Jawa Tengah hingga Oktober mendatang. BMKG menyebut kondisi ini dipengaruhi rendahnya curah hujan dan meningkatnya radiasi Matahari. Kondisi tersebut juga membuat masyarakat perlu mewaspadai dampak paparan panas, terutama risiko dehidrasi serta berkurangnya ketersediaan air selama periode kering. Memasuki November, hujan mulai berpotensi turun di sejumlah wilayah Jawa Tengah, meski pada awalnya masih ringan dan belum merata. Seberapa besar dampak cuaca panas dan minimnya hujan terhadap kondisi masyarakat, ketersediaan air, serta aktivitas sehari-hari, dan apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya? Prakirawan Cuaca BMKG Bandara Ahmad Yani Semarang, Noor Jannah.

Penolakan terhadap rencana pengembangan geothermal di kawasan Gunung Ungaran kembali disuarakan masyarakat. Sejumlah kelompok yang tergabung dalam Jateng Guyub bahkan melakukan aksi berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menyampaikan keberatan terhadap rencana tersebut. Warga mengkhawatirkan dampaknya terhadap sumber mata air, pertanian, lingkungan hingga kawasan cagar budaya di sekitar Gunung Ungaran. Di sisi lain, pemerintah menyebut pengembangan PLTP Gunung Ungaran masih berada pada tahap eksplorasi dan studi kelayakan, dengan berbagai tahapan perizinan serta kajian lingkungan yang harus dilalui. Bagaimana DPRD Jawa Tengah mencermati penolakan warga ini, dan sejauh mana aspirasi serta kekhawatiran masyarakat harus menjadi pertimbangan sebelum rencana geothermal Gunung Ungaran dilanjutkan? Simak perbincangan Annisa Madina bersama Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah/ Hj. Nur Sa'adah, S.Pd.I., M.H.

Partai Golkar menyatakan terpukul dan menghormati proses hukum setelah kadernya, Fahd A Rafiq, terjaring OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Fahd diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor bersama mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. KPK juga masih mendalami dugaan keterlibatan Menteri ATR/BPN yang sekaligus kader Partai Golkar, Nusron Wahid.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi UU APBN 2026 yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk empat anggota koalisi MBG Watch. MK menegaskan, perubahan anggaran belanja pemerintah pusat yang berdampak pada jumlah belanja menurut fungsi harus mendapat persetujuan DPR, sehingga kewenangan pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran tidak bisa dilakukan tanpa batas. Putusan ini menjadi penting karena para pemohon sebelumnya menyoroti masuknya program Makan Bergizi Gratis atau MBG dalam APBN serta potensi perubahan prioritas anggaran melalui Peraturan Presiden. Lantas, apa makna putusan MK ini bagi pengawasan anggaran MBG dan transparansi pengelolaan anggaran program tersebut? Simak Wawancara Pengiat Advokasi Kebijakan di MBG Watch, Mike Verawati.

Bank sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75 hingga 4 persen. Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak Juli 2023, di tengah tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak dan sejumlah faktor lainnya. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia. Dampaknya berpotensi terasa melalui arus modal, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga tekanan inflasi dalam negeri. Meski demikian, kenaikan suku bunga The Fed tidak serta-merta membuat Bank Indonesia harus menaikkan BI-Rate. Lantas, bagaimana dampak kebijakan The Fed terhadap ekonomi Indonesia? Seberapa besar tekanan yang berpotensi dihadapi rupiah, dan bagaimana arah kebijakan Bank Indonesia ke depan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional?

Kasus penipuan jasa penggandaan uang di Semarang merugikan korban hingga Rp123 juta. Dua pelaku telah ditangkap polisi. Lantas, bagaimana perkembangan penanganan kasus ini dan edukasi apa yang perlu dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban berikutnya?

The Fed atau bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75 hingga 4 persen. Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak Juli 2023 dan dilakukan di tengah tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak serta sejumlah faktor lainnya. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kondisi perekonomian global, termasuk Indonesia. Kenaikan suku bunga The Fed berpotensi mendorong arus modal keluar, memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga berdampak pada inflasi dalam negeri. Meski begitu, kenaikan suku bunga The Fed tidak serta-merta membuat Bank Indonesia harus menaikkan BI-Rate. Lantas, seberapa besar dampak kebijakan The Fed terhadap ekonomi Indonesia? Bagaimana potensi tekanan terhadap rupiah dan seperti apa arah kebijakan Bank Indonesia ke depan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional?

Perhelatan MTQ Nasional 2026 di Jateng yang dipusatkan di Kota Semarang kini tengah berlangsung seru dan memasuki hari keenam perhelatan yang mengumpulkan qari dan qari'ah di nusantara. Rangkaian musabaqah berlangsung dari tanggal 13 hingga 19 September 2026 di 12 titik lokasi venue yang tersebar di penjuru Kota Semarang. Ajang MTQ Nasional 2026 mencetak sejarah dengan menghadirkan ekshibisi Tartil Al-Qur'an Isyarat khusus bagi peserta disabilitas rungu atau tuli. bagaimana update pelaksanaan MTQ 2026 di Kota Semarang ini ? Simak Wawancara Direktur Penerangan Islam Kemenag RI, Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc., M.A.

Seorang warga Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, berinisial HSN (53), menjadi korban penipuan dengan modus jasa penggandaan uang. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai Rp123 juta. Dua orang yang diduga terlibat dalam aksi penipuan itu telah ditangkap polisi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada Senin (14/9).

Warga Kota Semarang ramai-ramai mengajukan perubahan desil agar bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Sejumlah warga berharap masuk dalam desil 1 hingga 4 yang menjadi salah satu penentu penerima bansos. Di sisi lain, keluhan terkait ketidaksesuaian data kesejahteraan sosial masih bermunculan. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait persoalan ini?

Simak rangkuman berita terpopuler Jawa Tengah dalam program ENI ROW Lokal bersama Hisyam Lotus: Fasilitas MTQ XXXI Dipuji: Peserta MTQ Nasional XXXI di Semarang apresiasi kenyamanan fasilitas arena hingga pelayanan panitia lokal. MTQ Isyarat Tunarungu: Sebanyak 28 peserta tunarungu dari 9 provinsi tunjukkan kebolehan dalam lomba Tartil Al-Qur'an Isyarat. Proyek Geothermal Ungaran Ditunda: Respons keresahan warga, PT PLN Pembangunan Jawa Tengah resmi tunda sementara pengembangan panas bumi di Gunung Ungaran. Perlindungan Korban Daerah: KemenPPPA perketat koordinasi dengan Pemda untuk pengamanan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Penipuan Jelantah Fiktif Rp3 Miliar: Polrestabes Semarang bekuk pelaku penipuan bermodus faktur fiktif minyak goreng bekas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menanggapi ramainya pemberitaan dan percakapan negatif mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial. Ia menyebut citra negatif program tersebut turut dipengaruhi oleh berbagai kelompok yang meramaikan persoalan MBG. Sudaryono juga mengakui adanya keluhan dari internal lembaganya dan menyatakan tengah melakukan penertiban terhadap petugas BGN yang dinilai melakukan kesalahan. Bagaimana pemerintah melihat berbagai kritik dan pemberitaan terkait pelaksanaan MBG?

Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Keduanya juga telah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Pergantian Menteri Keuangan ini dinilai ekonom sebagai sinyal keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah. Namun, Suahasil menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama di tengah ruang fiskal pemerintah yang semakin terbatas. Menkeu baru dituntut mampu menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi, membiayai program prioritas pemerintah, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus mempertahankan kredibilitas fiskal. Fungsionaris Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod, turut memberikan pandangan terkait pergantian Menteri Keuangan dan harapan dunia usaha terhadap arah kebijakan fiskal ke depan. Lantas, sejauh mana pergantian Menteri Keuangan ini dapat memberikan kepastian serta membangun kepercayaan baru bagi pelaku usaha dan investor?

tenggelam di perairan Laut Jawa, hingga kini lebih dari 100 orang masih dalam pencarian. Operasi pencarian pun terus dilakukan dengan mengerahkan kekuatan di laut dan udara. Legislator komisi V meminta seluruh operasional kapal penumpang dimoratorium atau ditunda buntut insiden kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Moratorium dilakukan sampai adanya kepastian kapal-kapal mana yang laik dan yang tidak laik beroperasi. Kementerian Perhubungan juga diharapkan agar melakukan evaluasi menyeluruh dalam pemberian izin kepada seluruh kapal. Apa evaluasi yang bisa dilakukan sekaligus hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa transportasi laut? Simak Wawancara Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Prof. Dr. Mufti Mubarok, S.H., S.Sos., M.Si.

Kreativitas seni atau batas norma masyarakat? Episode kali ini membahas perdebatan hangat terkait penggunaan simbol kontroversial dalam acara festival lokal. Ketua MUI Pusat, KH Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., memberikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga nilai keagamaan dan etika publik dalam ekspresi seni. Dengarkan pembahasan selengkapnya di episode ini.

Antrean panjang pengisian BBM terjadi di sejumlah wilayah Kota Makassar dan daerah lain di Sulawesi Selatan. Pengendara bahkan harus mengantre sejak malam hingga dini hari, baik di SPBU maupun Pertamini. Kelangkaan BBM ini mulai berdampak pada aktivitas masyarakat dan memunculkan pertanyaan tentang penyebab gangguan pasokan, kesiapan pemerintah, serta peran DPR dalam mengawasi penyelesaian persoalan tersebut. Apakah kondisi ini sudah mulai mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan publik? Simak selengkapnya!

di tengah cuaca kering dan minimnya curah hujan, sejumlah daerah di Indonesia menggelar salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon kemurahan Allah SWT agar menurunkan hujan. Salat Istisqa sendiri merupakan ibadah sunah yang sangat dianjurkan saat masyarakat melintasi musim kemarau panjang atau kekeringan. Lantas, seperti apa tata cara pengerjaannya yang sesuai dengan tuntunan agama? Simak penjelasan selengkapnya bersama Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Dr. KH. M. Nurul Irfan.

Pemerintah akan menggunakan APBN untuk membayar gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih selama dua tahun pertama. Setelah itu, koperasi diharapkan mampu mandiri dan membiayai operasionalnya sendiri. Selain itu, Kopdes Merah Putih juga direncanakan menjadi jalur resmi distribusi barang subsidi untuk menekan kebocoran anggaran negara. Lantas, bagaimana Ombudsman RI menilai kebijakan ini dari sisi transparansi dan akuntabilitas? Apa saja yang perlu diperhatikan agar penggunaan uang negara tepat sasaran? Simak pembahasan selengkapnya bersama Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri akan terus menjaga keamanan kawasan industri serta menindak tegas praktik premanisme, pungutan liar, dan berbagai tindak kejahatan yang dapat mengganggu aktivitas usaha. Kepastian keamanan dinilai penting, bukan hanya untuk memberikan rasa aman kepada investor, tetapi juga untuk memastikan perusahaan dapat terus beroperasi dan lapangan pekerjaan tetap terjaga. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa gangguan keamanan di kawasan industri tidak bisa dipandang sebagai persoalan kriminalitas semata, karena dapat berdampak langsung terhadap iklim investasi dan perekonomian. berikut petikanya Lantas, seberapa efektif langkah Polri dalam memastikan kawasan industri benar-benar terbebas dari premanisme dan pungutan liar, serta apa yang perlu diperkuat di lapangan? Simak Wawancara Penasehat Ahli Kapolri, Mantan Kabareskrim, yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISSPI), Komjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi

Kementerian Perhubungan bersama KNKT tengah melakukan investigasi menyeluruh terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa (13/9/2026). Dari 243 penumpang, 107 ditemukan selamat, 6 meninggal dunia, dan 130 orang masih dalam pencarian. Meski data statistik KNKT (knkt.go.id/statistik) menunjukkan tren kecelakaan laut pada 2026 ini menurun dibandingkan puncaknya pada 2019, insiden armada penumpang tetap menjadi perhatian serius. Simak pembahasan lengkap bersama Ketua KNKT, Soerjanto Tjahyono, mengenai faktor-faktor utama yang mendominasi kecelakaan kapal penumpang di Indonesia.

Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah. Ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, sakit perut hingga diare. Kondisi ini membuat sebagian orang tua khawatir dan memilih membekali anak dengan makanan dari rumah. Lantas, siapa yang bertanggung jawab menjamin keamanan pangan dalam program MBG? Apa saja hak orang tua jika anak menjadi korban dugaan keracunan? Simak pembahasan selengkapnya dari sisi perlindungan konsumen.

Fase eksplorasi panas bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran masih menuai penolakan dari sebagian masyarakat. Di sisi lain, proyek ini dinilai berpotensi membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jawa Tengah. Lantas, apa yang perlu diperhatikan agar pengembangan geothermal tetap berjalan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar? Simak pembahasannya selengkapnya dalam episode kali ini.

ENI ROW LOKAL JATENG

Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Kabupaten Semarang dan Kendal masih berada pada tahap awal. Dinas ESDM Jawa Tengah menyebut kegiatan saat ini masih berupa studi sosial, sosialisasi kepada masyarakat, dan proses perizinan. Dalam talk ini, LBH Semarang membahas pentingnya perlindungan bagi pelaku usaha di sekitar kawasan apabila pengembangan geotermal nantinya menimbulkan dampak terhadap aktivitas usaha masyarakat.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Jawa Tengah mengadakan aksi di kantor DPRD Jateng, di Kota Semarang, pada Kamis (10/9/2026). Koalisi yang terdiri dari lima konfederasi itu mendesak agar pemerintah memasukan 11 tuntutan buruh Jawa Tengah ke dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang sedang digodok DPR RI. Dari 11 tuntutan yang digagas buruh itu di antaranya meminta penghapusan usia kerja dan jangan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Apa saja agenda yang telah berjalan tadi dan bagaimana tuntutannya? NS: Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah, Nelson Siahaan

Berdasarkan analisis BMKG, potensi banjir pesisir atau rob hari ini dipengaruhi peningkatan muka air laut akibat fenomena astronomi perigee, yakni jarak terdekat antara Bumi dan Bulan. Kondisi pasang surut terjadi setiap hari dan setiap bulan, tidak bergantung pada musim hujan maupun kemarau. Namun, karena muka air laut saat ini relatif normal dan tidak setinggi periode Mei hingga Juli lalu, wilayah yang berpotensi tergenang diperkirakan tidak akan seluas sebelumnya.

Kabar Jawa Tengah hari ini merangkum sejumlah peristiwa terbaru, mulai dari kekeringan yang melanda 30 kabupaten/kota dengan distribusi air bersih mencapai 38,3 juta liter, hingga imbauan Ombudsman Jateng terkait transparansi dan pencegahan konflik kepentingan dalam pengadaan dana desa. Selain itu, dugaan keracunan MBG kembali terjadi di Pati dan mendapat perhatian serius terkait penanganan medis serta evaluasi tata kelola. Ada pula perkembangan kasus pembuangan jasad bayi di Bandungan dan permintaan keluarga korban pembunuhan MAG agar pelaku dihukum seberat-beratnya. #ElshintaSemarang #JawaTengah #BeritaJateng #KabarJateng #MBG #Kekeringan #Pati #KabupatenSemarang

Ratusan siswa di dua sekolah di Kecamatan Gembong, Pati, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Total ada 231 siswa yang terdampak dari MTs Negeri 3 Pati, SMP Negeri 1 Gembong dan satu siswa dari MTs Mambaul Ulum, dengan keluhan mulai dari pusing, mual, sakit perut hingga diare. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sudah melakukan penyelidikan epidemiologis dan mengambil sampel makanan dari bank sampel SPPG untuk diuji di laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan baru keluar satu hingga dua minggu. Sejauh mana penyelidikan saat ini untuk memastikan sumber dugaan keracunan dan apa langkah yang dilakukan Dinkes agar kejadian serupa tidak kembali terjadi

Kasus dugaan keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis kembali terjadi di sejumlah sekolah di Jawa Tengah. Setelah sebelumnya terjadi di Rembang dan Blora, terbaru ratusan siswa dan guru di MTs Negeri 3 Pati serta SMP Negeri 1 Gembong, Pati, juga mengalami mual dan diare usai menyantap MBG. Kasus yang terus berulang bahkan membuat sejumlah siswa dan orang tua mengaku trauma dan mulai mempertanyakan keberlanjutan program ini. Seberapa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dan apakah program ini perlu dihentikan sementara sampai standar keamanannya benar-benar terjamin? Simak Wawancara Pengamat Pendidikan UPGRIS Semarang, Ngasbun Egar.

Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa menjadi salah satu titik yang paling rawan terjadi penyimpangan. Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Siti Farida, mengingatkan pemerintah desa untuk mencegah konflik kepentingan, terutama jika vendor atau rekanan proyek memiliki hubungan kekerabatan, perkawinan, maupun afiliasi dengan aparatur desa. Praktik nepotisme yang kerap dianggap "hal biasa" di desa ini berpotensi besar membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Pengawasan ketat dan transparansi mutlak diperlukan agar Dana Desa benar-benar dikelola demi kesejahteraan warga, bukan kepentingan pribadi.

Krisis air bersih di Jawa Tengah kian meluas! BPBD Jateng mencatat sebanyak 30 dari 35 kabupaten/kota kini terdampak kekeringan. Hingga saat ini, 36,2 juta liter air bersih telah didistribusikan untuk membantu lebih dari 1,1 juta jiwa yang tersebar di 250 kecamatan dan 747 desa. Memasuki puncak musim kemarau, kebutuhan air diperkirakan terus meningkat. Tak hanya krisis air, ancaman gangguan kesehatan hingga potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi kewaspadaan bersama.

ENI ROW LOKAL JATENG

Ombudsman RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Lapas dan Rutan di Indonesia. Desakan ini muncul setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pungli hingga penyewaan kamar di dalam Lapas dan Rutan. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan menilai penindakan terhadap oknum saja tidak cukup jika celah pengawasan masih terbuka. Sejauh mana sistem pengawasan di Lapas dan Rutan saat ini masih memiliki celah terjadinya pungli dan penyalahgunaan kewenangan, serta apa yang harus segera dibenahi

Komnas Perempuan mendorong agar RUU Masyarakat Adat tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi komunitas dan wilayah adat, tetapi juga menjamin perempuan adat sebagai subjek hak. Perempuan adat dinilai menghadapi diskriminasi berlapis, mulai dari keterbatasan akses terhadap wilayah adat hingga kekerasan dan praktik patriarki.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto melaporkan persetujuan penjualan satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui mekanisme lelang. Kapal yang dibangun pada 1979 itu dinilai sudah tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas TNI AL karena faktor usia dan kondisi teknis. Namun, penjualan aset pertahanan tentu bukan sekadar soal kapal yang sudah tua. Sejauh mana kondisi kapal tersebut memang sudah tidak layak digunakan dan apa yang harus dipastikan DPR agar proses penjualan aset negara ini tetap transparan serta memberikan manfaat bagi negara? Simak Wawancara Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Sholeh.

Buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Buku tersebut mengulas sisi spiritualitas, karakter, hingga gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dilandasi nilai-nilai keislaman. Namun, penggunaan istilah "Islam Ala Prabowo" sempat memicu polemik karena dinilai bisa menimbulkan persepsi adanya formulasi atau aliran ajaran baru. Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pandangannya agar masyarakat dapat menyikapi isi buku tersebut secara bijak dan memahami konteks penulisan dengan tepat tanpa adanya salah kaprah. Simak Talk Selengkapnya Bersama Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya H. Amirsyah Tambunan

Simak rangkuman berita terkini dari Jawa Tengah dalam siaran ENI ROW Lokal, menghadirkan kabar penundaan kajian geothermal Gunung Ungaran oleh Pemkab Semarang, perkembangan kasus pembunuhan di Semarang yang menanti hasil tes DNA, insiden mendarat daruratnya pesawat aerosport di Blora, hingga sorotan budayawan terkait kelestarian Situs Candi Gedongsongo serta imbauan Perhutani KPH Randublatung untuk mencegah kebakaran hutan di musim kemarau.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) dalam penanganan sisa abu vulkanik pascaerupsi Gunung Anak Krakatau , BNPB juga menyiagakan metode penyemprotan kabut air (watermist) yang dicampur surfaktan untuk kondisi atmosfer tertentu. Sementara itu terkait imbauan penggunaan Masker, sebagian masyarakat mengeluhkan peningkatan harga yg tiba tiba melonjak saat masker dibutuhkan. Apa imbauan dari BNPB ..? Simak Wawancara Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom), Berton Suar Pelita Panjaitan, S.K.M., M.H.M., Ph.D

Kematian orang utan bernama Sempurna di Ketapang menjadi sinyal bahaya: karhutla tak hanya mengancam manusia, tapi juga membunuh satwa yang dilindungi. Dalam episode kali ini, kita membahas dorongan DPR untuk pembuatan SOP khusus perlindungan satwa serta apa saja yang perlu dibenahi dari penanganan karhutla selama ini. Dengarkan selengkapnya Talk Kami Bersama Ketua Jaringan Satwa Indonesia (JSI) , Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Benvika

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mendesak DPR RI dan pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu sebelum akhir 2026. Penyelesaian aturan lebih awal dinilai penting agar penyelenggara dan peserta pemilu memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan tahapan Pemilu 2029 yang mulai berjalan pada 2027. Di sisi lain, pembahasan RUU Pemilu menyangkut banyak hal strategis seperti parliamentary threshold, skema Pileg dan Pilpres hingga aturan bagi partai nonparlemen.