Radio Elshinta

Bersama Narasumber : 1. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa) - Hananto Widodo 2. Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT) - Sugiyanto Emik

Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, alokasi dana kehumasan yang besar justru mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan influencer ketimbang media konvensional. Bersama Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, episode ini membahas secara mendalam bagaimana disrupsi media, kredibilitas jurnalisme, serta tantangan bertahan hidup bagi media arus utama dan daerah di tengah dominasi era digital. Dengarkan diskusi lengkapnya hanya di sini!

Apa sebenarnya implikasi hukum tata negara dan politik di balik kabar niatan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Bersama Pakar Hukum Tata Negara, BV. Susi Dwi Harijanti, episode ini membahas secara mendalam dari sudut pandang konstitusi, proses hukum di PTUN dan Mahkamah Konstitusi, hingga bagaimana dinamika serta peta kekuatan politik elite menyongsong tahun 2029. Dengarkan analisis lengkapnya hanya di sini!

Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Secara konstitusional, HMP merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang memiliki mekanisme dan persyaratan tertentu. Sejauh mana penggunaan hak tersebut dapat berimplikasi terhadap posisi Wakil Presiden? Berikut penjelasan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono.

Bersama Narasumber : 1. Ketua Umum Gibranisti - Taufik BilFaqih 2. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) - Iwan Setiawan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan tiga infrastruktur konektivitas pascabencana di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan progres fisik mencapai 100%. Penanganan meliputi rekonstruksi dua ruas jalan dan penggantian Jembatan Lawe Mengkudu I di Kecamatan Ketambe, untuk memulihkan akses transportasi dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemulihan konektivitas menjadi salah satu prioritas utama Kementerian PU dalam penanganan infrastruktur pascabencana.

Masa sidang DPR RI kembali dibuka dengan sorotan tajam pada wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah polemik keabsahan syarat administrasi pendidikan, putusan Mahkamah Agung, hingga manuver partai politik, bagaimana kubu pendukung melihat tekanan ini? Bersama Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfagih (Bang Bil), serta interaksi panas bersama para pendengar Elshinta, episode ini mengulas secara mendalam argumen hukum, legitimasi pencalonan, hingga adu prespektif di balik bola liar politik parlemen

Pengunduran diri tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagus Oka—dari posisi menteri dan wakil menteri dalam satu malam memicu teka-teki besar di ruang publik. Apakah ini bentuk survival strategy politik di tengah meredupnya pengaruh faksi Solo, atau sinyal pergeseran peta koalisi pemerintahan Prabowo Subianto? Bersama Direktur Eksekutif Lembaga Literasi Politik Indonesia (LPI), Dr. Ujang Komarudin, serta masukan kritis dari para pendengar Elshinta, episode ini mengulas secara tajam dinamika kekuasaan, nasib masa depan PSI, dan arah konsolidasi politik nasional saat ini.

Di tengah himpitan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, ruang publik diwarnai oleh gelombang spekulasi terkait isu dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama-nama besar di lingkungan penegak hukum. Bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Trunojoyo Madura, Fauzin Ahmad, S.H., LL.M., serta interaksi langsung dengan para pendengar setia Elshinta dari berbagai daerah, episode ini membedah batas antara penegakan hukum yang profesional, kedaulatan negara, serta keresahan nyata masyarakat bawah yang mendesak adanya transparansi dan kepastian dari pemerintah.

Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyadapan oleh DPR kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam melakukan penyadapan. Di satu sisi, penyadapan dinilai menjadi salah satu instrumen penting bagi aparat penegak hukum dan intelijen untuk mengungkap tindak pidana serta menjaga keamanan negara. Namun, di sisi lain, kewenangan tersebut juga menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi. Tanpa aturan dan mekanisme pengawasan yang jelas, penyadapan berpotensi disalahgunakan dan mengancam kebebasan masyarakat. Lantas, bagaimana RUU Penyadapan nantinya mengatur kewenangan aparat, mekanisme perizinan, hingga pengawasan terhadap tindakan penyadapan? Bagaimana memastikan kepentingan keamanan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan hak privasi masyarakat? TALK :: Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031/Wakil Ketua LPSK periode 2019–2024/Komisioner Komnas HAM periode 2012–2017 Dr. Maneger Nasution, S.Ag., M.A., M.H. & Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum…

Usai menjalani masa reses, DPR RI kembali dihadapkan pada sejumlah agenda politik penting. Setidaknya, ada dua isu yang menjadi sorotan publik, yakni kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama, serta putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan pengganti ijazah atau suket setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedua isu tersebut memiliki dimensi hukum dan politik yang berbeda, namun sama-sama membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari lembaga legislatif. Lantas, bagaimana DPR menyikapi dua persoalan tersebut? Sejauh mana fungsi pengawasan DPR akan dijalankan, dan isu mana yang perlu menjadi prioritas pembahasan setelah masa reses berakhir? TALK :: Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan & Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) - Sugianto Emik

Dugaan makar dalam kasus penyadapan menjadi sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah penetapan tersangka dalam perkara ini murni didasarkan pada proses dan penegakan hukum, atau justru ada kepentingan politik di baliknya? Di tengah dinamika politik nasional, tudingan makar bukan perkara ringan. Apalagi, kasus ini turut menyeret sejumlah nama dan memunculkan spekulasi mengenai motif serta arah penanganannya. Lantas, sejauh mana unsur pidana makar dapat dibuktikan dalam kasus penyadapan ini? Bagaimana membedakan proses hukum yang objektif dengan dugaan kriminalisasi atau kepentingan politik? Kita akan membahas lebih jauh, apakah kasus ini benar-benar murni persoalan hukum atau justru menjadi bagian dari pertarungan politik di balik layar. TALK :: Pakar Hukum Pidana sekaligus Dosen Fakultas Hukum UNDIP, Gaza Carumna Iskadrenda & Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun Negeri, Dr. Emrus Sihombing

Punya banyak aktivitas, minat, dan pekerjaan sekaligus sering dianggap sebagai keunggulan generasi masa kini. Namun, benarkah multitasking membuat kita lebih produktif? Dalam program Visi Generasi Kini (V-Gen) Radio Elshinta, Martha Melita, CEO Mulia Box, berbagi pengalaman dan strategi mengelola banyak peran tanpa kehilangan fokus. Martha membahas pentingnya mengenali karakter diri, menerapkan time blocking, menentukan prioritas, hingga menggunakan prinsip Pareto 80:20 untuk membagi waktu antara pekerjaan utama dan side hustle. Bagaimana cara mengelola banyak potensi tanpa terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif? Kapan harus mengambil peluang dan kapan perlu berani mengatakan tidak? Simak perbincangan lengkapnya bersama Radio Elshinta!

Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian setelah mencuatnya kasus penyadapan yang turut memunculkan pembicaraan mengenai konsolidasi partai politik dalam koalisi pemerintahan. Wacana konsolidasi ini menarik untuk dicermati. Apakah sekadar menjadi upaya memperkuat komunikasi dan soliditas antarpartai pendukung pemerintah, atau justru menjadi bagian dari penataan ulang peta kekuatan politik di dalam koalisi? Di tengah situasi tersebut, muncul sejumlah pertanyaan. Bagaimana kasus penyadapan memengaruhi hubungan antarpartai politik? Apakah ada kepentingan politik tertentu yang mendorong perlunya konsolidasi? Lalu, bagaimana posisi masing-masing partai dalam menjaga hubungan dengan pemerintah? Konsolidasi politik tentu bukan hal baru dalam dinamika pemerintahan. Namun, momentum dan latar belakang kemunculannya menjadi penting untuk melihat arah hubungan antarpartai ke depan. Lantas, kemana arah konsolidasi partai-partai koalisi pasca mencuatnya kasus penyadapan? Apakah akan memperkuat soliditas koalisi…

Bersama Narasumber : 1. Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya - Prof Sholehuddin 2. Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT - Shohibul Anshor Siregar

Bersama Narasumber : 1. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Tarumanagara (Untar) - Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA 2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang - Hermawan Pancasiwi

Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Ring 1 Istana—yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi menggunakan instrumen Lawful Interception Management System (LIMS)—mengguncang panggung politik nasional. Meski Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tindakan ini tidak terkait dengan tindak pidana makar dan bersifat pribadi ketimbang kelembagaan, persoalan ini tetap memicu tanda tanya besar mengenai kerentanan pengamanan kepala negara. Bersama Arlan Siddha, S.IP., MA (Dosen Ilmu Politik Pemerintahan & Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani), episode ini membedah dimensi politik, hukum, dan potensi krisis konstitusional dari skandal penyadapan tingkat tinggi ini.

Penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Ring 1 Istana; Presiden RI Prabowo Subianto dan Seskab Teddy Indra Wijaya, menjadi sorotan publik. Penyalahgunaan sistem intelijen negara Lawful Interception Management System (LIMS) ini mengundang pertanyaan mendasar mengenai keamanan informasi vital negara. Bersama Ridwan Habib (Pemerhati Intelijen), dialog ini menguliti secara mendalam implikasi keamanan nasional dari kasus high-level state crime ini, kerentanan tata kelola teknologi intelijen negara, serta langkah konkret yang harus diambil pemerintah untuk memperketat pengawasan instrumen intelijen agar tidak disalahgunakan oleh pemegang kewenangan.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret tiga orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri, memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya pihak yang berada di balik perkara ini. Penetapan tersangka tersebut menjadi awal dari upaya mengungkap lebih jauh dugaan penyadapan, mulai dari siapa yang memerintahkan, bagaimana prosesnya dilakukan, hingga apa tujuan di balik tindakan tersebut. Lantas, siapa sosok yang diduga menjadi dalang? Sejauh mana penyidik dapat menelusuri keterlibatan pihak lain? Dan bagaimana memastikan pengusutan kasus ini berjalan transparan serta berdasarkan bukti hukum? TALK :: Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba & Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini dinilai publik seperti menghadapi berbagai tekanan politik dan hukum sendirian. Sebagian besar partai koalisi pendukung terkesan pasif dan membiarkan Pemimpin Muda ini menghadapi badai ini sendirian. Fakta bahwa dukungan awal dilihat sebagai pragmatisme transaksional. Narasumber : Peneliti di Pusat Riset Politik - Badan Riset & Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Wasisto Raharjo Jati

Pencopotan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena dan sejumlah anggotanya buntut penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an memicu sorotan tajam publik. Langkah cepat Polri memberikan sanksi administratif ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana sebenarnya batasan pertanggungjawaban pidana komando (command responsibility) diterapkan dalam kasus ini?

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan aturan terkait surat keterangan atau Suket penyetaraan ijazah SMA bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memunculkan perhatian terhadap sikap dan langkah partai politik di tengah dinamika politik nasional. Bagaimana respons partai-partai politik terhadap putusan tersebut? Apakah akan muncul desakan politik, evaluasi, atau justru sikap untuk menahan diri? Menarik untuk mencermati arah dan sikap masing-masing partai politik, termasuk bagaimana putusan MA ini akan memengaruhi dinamika politik serta posisi Wakil Presiden Gibran ke depan. Lalu, sejauh mana putusan hukum ini akan menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam menentukan sikap? TALK :: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing & Pengamat Politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT, Shohibul Anshor Siregar

Penggerebekan narkoba kembali dilakukan aparat kepolisian di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara. Namun, upaya pemberantasan narkoba di kawasan tersebut bukan perkara mudah. Jaringan peredaran narkoba yang diduga telah lama beroperasi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Lantas, sejauh mana efektivitas penggerebekan dalam memutus mata rantai peredaran narkoba? Apakah penindakan terhadap para pelaku mampu membongkar jaringan hingga ke pemasok utama, atau justru peredaran narkoba akan kembali muncul? Bagaimana strategi yang diperlukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya berhenti pada penangkapan, tetapi juga mampu memutus jaringan dan mencegah kawasan tersebut kembali menjadi pusat peredaran narkoba? TALK :: Pakar Hukum Narkotika/Mantan Humas BNN yang juga Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Slamet Pribadi SH MH & Kepala Divisi OKK (Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan) DPP GERAM yang juga Ketua DPD GERAM Jateng, Havid Sungkar

Kasus pembunuhan ibu dan anak di Madiun, Jawa Timur menuai sorotan luas di masyarakat. Polisi mengungkap terduga DBM diketahui memiliki latar belakang pendidikan tinggi, pekerjaan dengan penghasilan besar, serta tingkat kecerdasan di atas rata-rata. DBM diduga melakukan pembunuhan secara sadis, terhadap istri siri dan anak tirinya serta berupaya menghilangkan jejak dengan menghancurkan jasad kedua korban. Bagaimana seseorang dengan kecerdasan dan kehidupan sosial-ekonomi yang relatif mapan diduga terlibat dalam kejahatan pembunuhan sadis, apa pemicunya? TALK: Dosen Hukum Pidana & Kriminologi dari Fakultas Hukum Unisba (Universitas Islam Bandung), Prof. Nandang Sambas

Pemerintah berencana memberlakukan Pajak Ekonomi Digital mulai 9 November mendatang. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas basis penerimaan negara seiring pesatnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Namun, penerapan pajak ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara? Apakah berpotensi meningkatkan harga barang dan layanan digital sehingga memengaruhi daya beli masyarakat? Lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap pelaku UMKM yang semakin bergantung pada platform digital? Apakah kebijakan ini mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih adil sekaligus mendorong penerimaan negara, atau justru menambah beban masyarakat dan pelaku usaha? TALK :: Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus & Pengamat Ekonomi dan Keuangan, Irwan Ibrahim

Diskusi Interaktif, Jumat (30/10) Malam : "Ketua Dewan Penasihat Kadin Hashim Djojohadikusumo ingatkan potensi pelemahan Rupiah hingga Rp.22 ribu, apa yang harus dilakukan?" Narasumber: Pkl 23.05 ::: Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, Prof. Wibisono Hardjopranoto, & Pkl 00.05 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Selama berpuluh-puluh tahun, lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia itu hidup, tumbuh, dan berjuang dengan caranya sendiri. Mandiri. Dengan keringat kiai, dengan doa santri, dengan swadaya masyarakat. Negara hadir, tapi belum sepenuhnya punya rumah yang khusus. Pesantren diurus secara bersamaan dengan direktorat lainnya. Anggarannya nebeng, regulasinya nebeng, programnya nebeng. Hingga akhirnya, di tahun 2026 ini, sejarah baru itu ditulis. Lahirlah Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Lantas, seberapa strategis kehadiran Ditjen Pesantren ini bagi ekosistem pesantren di Indonesia? Inilah Talk Highlight bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pesantren Kemenag RI, Dr. H . Arsad Hidayat, Lc.,M.A. yanh dipandu oleh Suwiryo.

Diskusi Interaktif: KPK usul harta pejabat yang tidak dilaporkan ke LHKPN dirampas negara, bisakah direalisasi? 1. Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi - Ronald Loblobly & 2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Pembangunan yang sukses bukan hanya soal angka dan data, tapi tentang bagaimana warga merasakan manfaatnya secara nyata! ​Dalam Talk Highlight di Elshinta Bupati Tangerang, Drs. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si., bercerita bagaimana arah pembangunan, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang. https://youtu.be/uLXE177v8dM?si=u7Ql_lo9WgDIX7QJ

Keterlambatan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPU-Bawaslu 2027–2032 yang melewati tenggat undang-undang memicu kekhawatiran publik. Proses yang terburu-buru berisiko mengabaikan rekam jejak integritas calon, memampatkan uji kelayakan di DPR, hingga mengancam kekosongan kepemimpinan (vacuum of power). Di sisi lain, DPR terkesan menunda demi menunggu Revisi UU Pemilu yang baru. Bagaimana mitigasi yang harus diambil jika RUU Pemilu justru deadlock? Simak analisanya bersama Asrudin Azwar, Direktur Eksekutif Suara Politik Publik.

Insiden pemukulan, pelemparan batu, hingga petasan mewarnai aksi mahasiswa di Jakarta dan Yogyakarta. Di saat mahasiswa membawa narasi besar terkait politik hingga Karhutla, kekerasan di lapangan berisiko membiaskan pesan utama gerakan. Bersama Guru Besar Ilmu Media dan Jurnalisme UII, Prof. Masduki, kami mengulas pentingnya mitigasi infiltrasi aktor luar, evaluasi pola pengamanan, serta framing media terhadap gerakan aksi massa.

Aksi penyampaian pendapat di Jakarta dan Yogyakarta diwarnai insiden bentrokan hingga pelemparan petasan. Di tengah desakan mahasiswa soal pengadilan korporasi Karhutla dan evaluasi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, apakah meluasnya isu memperkuat gerakan holistik atau mengurangi daya desaknya? Bersama Prof. Manneke Budiman, S.S., M.A., Ph.D. (Guru Besar FIB UI), kami mengulas dinamika aksi massa, fokus gerakan mahasiswa, hingga ancaman infiltrasi pihak ketiga dalam perspektif budaya dan sosial.

Aksi mahasiswa di hari Sumpah Pemuda, mampukah buat pemerintah ubah kebijakan? Narasumber :: 23.00 :: Peneliti Anggaran di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) - Siska Barimbing & 24.00 :: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN) - Dr. Emrus Sihombing

Sebanyak lebih dari 2.000 mahasiswa memadati kawasan Bundaran HI dalam aksi nasional membawa "Lima Perintah Rakyat" (LAPAR) bertajuk #IndonesiaSadar. Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda 1928, episode ini menghadirkan Sejarawan serta pendiri Komunitas Historia Indonesia (KHI), Dewan Pakar Komite Memori Kolektif Bangsa (MKB) di bawah Arsip Nasional RI, Kang Asep Kambali S.Pd., M.I.K untuk membedah pergeseran peran pemuda dari pembentuk kesadaran kebangsaan menjadi "pressure group" di era modern, serta menguji apakah daya kritis gerakan mahasiswa saat ini masih relevan atau kian memudar.

Peringatan Hari Santri 2026 tahun ini terasa istimewa. Terasa berbeda.Bukan hanya karena upacara dan apel akbar di mana-mana. Tapi karena tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini, pesantren memiliki rumahnya sendiri di dalam negara, yaitu Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Ini adalah momentum bersejarah. Momentum untuk pembenahan secara menyeluruh ekosistem pesantren. Dari Sabang sampai Merauke. Dari pesantren kecil di pelosok kampung, sampai pesantren besar yang santrinya ribuan. Simak Talk highlight Bersama Dr.KH.Khoiruk Huda Basyir, Lc.,S.Ag., M.Si. Pengasuh Pondok Pesantren Al -Kaukab Bogor Jawa Barat, sekaligus Ketua Tanfidziyah PBNU

Gelombang kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah telah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan setelah memakan korban jiwa anak-anak. Bergesernya pola perundungan menjadi lebih fatal ini dipengaruhi oleh krisis pengasuhan, dampak negatif media sosial, hingga pembiaran pengawasan di sekolah. Bersama Ketua KPAI, Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd, dialog ini membedah langkah tegas penindakan pihak yang mengabaikan kasus, efektivitas pendidikan karakter, hingga penguatan regulasi demi melindungi keselamatan anak di satuan pendidikan

Kondisi perundungan (bullying) di Indonesia telah mencapai taraf darurat setelah berulangnya kasus kekerasan berat dan kematian anak di lingkungan pendidikan. Lonjakan kasus yang kian fatal ini dipicu oleh lemahnya pengawasan, pengaruh negatif media sosial, hingga krisis pengasuhan. Bersama pakar pendidikan karakter Doni Kusuma, episode ini membahas urgensi penetapan status darurat bullying serta kebutuhan regulasi mengikat seperti revisi UU Sisdiknas untuk menghentikan rantai kekerasan terhadap anak.

Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, Bagaimana Dampak Hubungan Bilateral? Bersama Narasumber: 1. Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran, Adi Rio Arianto 2. Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Komisi XII DPR RI menilai langkah pemerintah memangkas alokasi ekspor gas alam ke Singapura sebagai keputusan yang tepat guna memprioritaskan pemenuhan pasokan energi industri di dalam negeri, khususnya di kawasan strategis Batam. Kelangkaan pasokan listrik bahkan memicu kekhawatiran terjadinya pergeseran investasi dan aktivitas manufaktur dari Batam menuju kawasan industri kompetitor seperti Port Klang di Malaysia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan perekonomian nasional jika pemerintah tidak mengambil langkah intervensi cepat untuk menjamin ketersediaan pasokan gas domestik. Dari sisi ekonomi, apakah nilai tambah yang dihasilkan industri domestik benar-benar lebih besar daripada pendapatan ekspor gas? Lalu apakah DPR telah meminta pemerintah menyajikan kajian perbandingan tersebut? Pembahasannya bersama Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna.

Pemerintah Singapura langsung menginstruksikan perusahaan pembangkit meningkatkan cadangan solar, importir bersiap menempuh jalur hukum terkait kontrak komersial, pasca Indonesia Pangkas volume ekspor gas bumi ke Singapura, secara sepihak. Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan pentingnya komitmen kontrak. Ns : Ketua Umum ASPERMIGAS, Elan Biantoro

"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Buruh/Pekerja di Indonesia tidak sembarangan mengeklik tautan pesan berantai yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, serta memberikan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), kepada pihak yang tidak terverifikasi." Narasumber : Praktisi Manajemen Resiko Keamanan serta ketahanan siber & Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja K.

Diskusi Interaktif, Minggu (25/10) malam : "RI Kurangi Ekspor Gas Ke Singapura, Untung Atau Buntung?" Narasumber: Pkl 23,05 ::: Pakar Komunikasi Politik, Komunikolog Indonesia, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey, Gogo Bangun Negeri (GBN), Dr. Emrus Sihombing & Pkl 24,05 ::: Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugianto Emik

Menghitung Dampak Usai SKK Migas Mengurangi Ekspor Gas Ke Singapura Mulai 24 Oktober 2026. Narasumber: Pkl 23.05 ::: Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Jaka Aminata & Pkl 24.05 ::: Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Diskusi Interaktif: Marak penyalahgunaan dan penyelundupan etomidate menggunakan vape, sudah saatnya pemerintah larang vape? 23.00 :: Kepala Divisi OKK DPP Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) sekaligus Ketua DPD GERAM Jawa Tengah, yang juga Advokat / Havid Sungkar S.H, M,H & 24.00 :: Direktur Yayasan Terakota/Pegiat Anti Narkoba Faisal N Afdal

Momentum tahun ini terasa istimewa dengan hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendidikan dan masa depan pesantren. Lalu, apa makna strategis kehadiran Ditjen Pesantren, bagaimana komitmen DPR dalam mengawalnya, dan bagaimana memastikan santri mampu menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045? TALK :: Anggota DPR RI Komisi VIII sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Kabupaten Majalengka Jawa Barat , KH. Maman Imanul Haq

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi. Prabowo juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Proses penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana memastikan penegakan hukum karhutla, secara tegas dan adil? Talk Hihglihgt: Pakar Hukum Kehutanan dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Jakarta Indonesia, Dr. Sadino SH. MH

Ada ancaman serius yang disampaikan oleh negara kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.Apa betul Indonesia yang negara hukum ini tidak ada satu instrumen hukum yang mampu ke depan untuk bisa mencegah dan hari ini untuk bisa menindak? Akan dibahas bersama Narasumber: Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga, Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Strategi fiskal untuk memperluas sektor padat karya di luar sektor formal yang makin menyusut dan a Model ekonomi baru yang paling realistis, yg bisa diterapkan di Indonesia untuk membendung angka pengangguran Generasi Z di tengah disrupsi AI Narasumber : Kepala Lembaga Demografi FEB UI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) - I Dewa Gede Karma Wisana, S.E., M.Sc., Ph.D

Diskusi Interaktif ::: Menguji Klaim Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang Nyatakan Kemiskinan Turun 8 Persen Dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 1. Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng & 2. Sosiolog Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hermawan Pancasiwi

Tema ini menegaskan bahwa santri tidak hanya berperan menjaga nilai-nilai agama dan akhlak, tetapi juga harus dipersiapkan menjadi generasi unggul yang mampu bersaing di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kepemimpinan. Jawa Tengah memiliki tradisi pesantren yang kuat. Lalu, bagaimana peran pemerintah daerah dalam memastikan santri mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat? serta bagaimana mensinergikan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata santri untuk menyongsong Indonesia Emas 2045? TALK :: Wakil Gubernur Jawa Tengah, KH Taj Yasin Maimoen